Berakhirnya Kuasa – Dalam Pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral.
Baca Juga: Pengertian Kuasa Secara Umum
Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) yang menegaskan mengenai persetujuan tidak dapat ditariknya suatu kuasa secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral).
Berikut adalah hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata:
Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara Sepihak
Di dalam Pasal 1814 telah mengatur tentang ketentuan penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa (revocation, herropen).
Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
- pencabutan kuasa tidak perlu mendapatkan persetujuan dari penerima kuasa;
- pemberi kuasa bisa mencabut kuasa dari penerima kuasa dengan cara tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa;
- berdasarkan Pasal 1816, pemberi kuasa boleh mencabut kuasa diam-diam dengan cara menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Tindakan ini berakibat, kuasa yang pertama, terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang baru, ditarik kembali secara diam-diam.
Akan tetapi, lebih baik jika pemberi kuasa mencabutnya secara terbuka dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait.
Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga.
Salah Satu Pihak Meninggal
Di dalam Pasal 1813 KUH Perdata bahwa meninggalnya seseorang menjadi salah satu alasan berakhirnya kuasa.
Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu diteruskan oleh ahli waris, maka harus dibuat surat kuasa baru.
Paling tidak ada sebuah penegasan bahwa tertulis dari ahli waris yang berisi pertanyaan bahwa ia mau melanjutkan persetujuan pemberian kuasa tersebut.
Penerima Kuasa Melepas Kuasa
Di dalam Pasal 1817 KUH Perdata, memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan (op zegging) atau mengakhiri kuasa yang diterimanya bisa dilakukan.
Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
- penerima kuasa harus memberi tahu mengenai pengakhiran kuasa kepada pemberi kuasa;
- penerima kuasa tidak boleh mengakhiri kuasa pada saat yang tidak layak.
Dalam ukuran kelayakan ini, penerima kuasa harus mendasarinya dari perkiraan yang objektif, apakah pelepasan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.
Kesimpulannya adalah:
Ada tiga hal yang membuat berakhirnya kuasa:
Pertama, pemberi kuasa menarik kuasa secara sepihak
Kedua, salah satu dari kedua belah pihak meninggal, baik penerima kuasa maupun pemberi kuasa.
Ketiga, penerima kuasa dapat melepas kuasa dari pemberi kuasa namun didasarkan pada perkiraan yang objektif.
Itulah 3 hal yang menjadi penyebab berakhirnya kuasa. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
